JAKARTA. Ada kabar baik bagi perbankan dan kantor-kantor pos yang selama ini menerima pembayaran pajak lewat surat setoran pajak (SSP). Mereka akan menerima uang jasa alias fee dari pemerintah.

Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution mengatakan, besarnya fee tergantung pada banyaknya transaksi penyetoran SSP. “Ketentuan ini mulai berlaku pada tahun berjalan ini,”ujar Darmin, Jumat (28/3) kemarin.

Darmin menjelaskan, lantaran dana untuk upah ini belum masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (SPBN) 2009, maka paling cepat Pemerintah baru bisa membagikan fee pada semester dua nanti. Itu pun jika Pemerintah berhasil mengusulkan pencantuman fee itu saat mengajukan revisi atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP).

Jadi, fee tidak akan keluar pada semester I-2009. “Ketentuan itu tidak berlaku surut. Ia baru mulai berlaku sejak payung hukum terbit,”kata Darmin tanpa mau menyebut berapa besarnya upah bagi para pengumpul pajak. Darmin hanya menegaskan, Pemerintah berharap pemberian fee bisa membuat pelayanan terhadap pembayar pajak menjadi lebih baik.

Setelah pembayaran fee berlaku, kantor pos dan bank harus setiap hari menyetorkan uang hasil pengumpulan pajak. Selama ini para pengumpul pajak masih boleh mengendapkan dana selama tiga hari sebelum menyetorkan ke pemerintah. Pengendapan dana ini lah yang selama ini oleh Pemerintah dianggap sebagai ganti ongkos balas jasa.

Saat ini ada 83 bank yang menerima pembayaran pajak melalui SSP, terdiri dari sebagian besar bank pemerintah, 35 bank swasta, sembilan bank asing, 21 bank pembangunan daerah, dan 14 bank campuran. Total unit penerimaan SSP termasuk kantor pos mencapai 2.101 titik.

Martina Prianti

Harian Kontan, 28 Maret 2009