JAKARTA. Para petugas Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak setidaknya membutuhkan waktu satu bulan untuk memeriksa kelengkapan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak pribadi. Setelah pemeriksaan selesai, baru Ditjen Pajak memberikan kabar kepada wajib pajak.

Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution mengatakan, ada dua alasan yang membuat lembaganya membutuhkan waktu sebulan untuk memeriksa SPT Pribadi. Pertama, Ditjen Pajak membedakan tenggat waktu penyerahan SPT antara pribadi dan perusahaan. Untuk SPT Pribadi, pemerintah mematok tenggat waktu hingga 31 Maret. Adapun perusahaan dapat menyerahkan SPT paling telat 30 April.

Alasan kedua, berhubungan dengan prosedur memperoleh tanda bukti setoran SPT. Menurut Darmin, semula menyerahkan SPT langsung berlanjut dengan pemeriksaan kelengkapan. Setelah itu, petugas pajak menyerahkan tanda bukti penyetoran.


Sekarang wajib pajak langsung mendapatkan bukti setoran saat menyampaikan SPT. Adapun pemeriksaan kelengkapannya berlangsung kemudian di kantor pelayanan pajak (KPP). “Sebulan kemudian kami akan mengabari apakah ada yang kurang atau tidak,”kata Darmin.

Ditjen Pajak punya alasan mengapa harus mengubah prosedur. Tahun ini wajib pajak pribadi mendapatkan keleluasaan menyerahkan SPT dimana pun, bukan hanya dikantor pajak tempat mereka berdomisili. Selain melalui pos, wajib pajak pribadi bisa memasukan SPT lewat kantung-kantung mini (drop box) yang tersebar di berbagai pusat perbelanjaan hingga rumah sakit.

Pertimbangan lainnya, jumlah pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kini mencapai 12,7 juta. Padahal, tahun lalu jumlah NPWP hanya separuhnya dari sekarang. Membeludaknya pemegang NPWP ini adalah buah kebijakan penghapusan sanksi administrasi (sunset policy) tahun lalu. “Dengan jumlah NPWP sekarang kalau masih sistem yang dulu orang akan marah karena lama,”imbuh Darmin.

Darmin menegaskan, dengan semua kemudahan tadi semestinya tidak ada alasan lagi bagi wajib pajak pribadi untuk telat menyerahkan SPT. Sayang, harapan itu tampaknya jauh panggang dari api.

Soalnya, meski tinggal hitungan hari masih banyak wajib pajak yang belum menyetor SPT. Boleh jadi bagi sebagian orang, denda keterlambatan menyerahkan SPT sebesar Rp 100.000 masih terhitung kecil.

Tak usah heran kalau Darmin mengaku enggan memasang target jumlah SPT Pribadi yang sudah masuk ke Ditjen pajak hingga 31 Maret mendatang. “Susah kalau soal itu,”keluh Darmin.

Martina Prianti

Harian Kontan, 28 Maret 2009