ARIEF (35), seorang karyawan di perusahaan asing pembuat piano, kini lebih sering terlihat di rumah. Maklum, jam kerjanya sudah tinggal empat hari dalam seminggu. Produksi piano di tempat kerjanya berkurang banyak. Biasanya, dalam sehari, pabrik tempat ia bekerja menghasilkan 20 unit grand piano. Kini hanya dua saja yang bisa dibikin.

Nasib tak jauh berbeda dialami Yuswan (40). Lelaki yang satu ini kehilangan hampir Rp 2 juta penghasilan per bulan. Gara-garanya, pabrik plastik tempatnya bekerja-di kawasan Bekasi-sudah mengurangi jam kerja. Lazimnya, selain mendapat gaji pokok, Yuswan memperoleh tambahan penghasilan dari uang lembur da uang kehadiran. Kini, boro-boro lembur, pabriknya (eksportir ke Amerika, Eropa, dan Asia) malah memaksa hampir semua karyawan mengambil cuti besar selama lebih dari sebulan.

Krisis ini memang sangat menakutkan. Bukan krisis itu benar yang bikin ketakutan semakin menebal. Respons pemerintah ketika menghadapi krisis tersebut yang rasanya lebih menggelisahkan. Ketika negara-negara lain sudah berada dalam tahap eksekusi penaggulangan krisis, pemerintah kita tampaknya masih saja maju-mundur. Rencana stimulus yang akan diterapkan pun selalu saja berubah-ubah bentuknya.

Pemerintah, sebelumnya, sudah memberikan stimulus fiskal berbentuk insentif pajak, berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) dan bea masuk ditanggung pemerintah (BM DTP). Kebijakan itu mulai berlaku per 1 Januari silam. Nilai stimulus untuk dua insentif itu mencapai Rp 12,5 triliun. Insentif PPN DTP diberikan untuk bahan-bahan baku guna kegunaan sektor industri di 17 sektor industri dan insentif BM DTP diberikan kepada 14 produk industri.

Stimulus berupa PPN DTP nilainya mencapai Rp 9,025 triliun. Sisanya, sekitar Rp 3,575 triliun akan disalurkan dalam bentuk BM DTP. Nyatanya, belum sebulan beleid itu diberlakukan, sudah muncul lagi perubahan. Sektor industri yang akan mendapat PPN DTP dipangkas menjadi tinggal tiga sektor saja-meliputi minyak goreng, migas-panas bumi, dan bahan bakar nabati (BBN). Pemberian BM DTP tetap berjalan. Lalu, stimulus itu juga akan diberikan dalam bentuk fasilitas pembebasan pajak (PPh) Pasal 21 dan 25. Nilai stimulus masih mencapai Rp 12,5 triliun.

Fasilitas pembebasan PPh 21 diberikan untuk perusahaan yang “labour intensive”, terkena dampak dari krisis finansial, dan memiliki “track record” baik dalam pembayaran pajak. Lalu, stimulus PPh 25-yang merupakan penagguhan pajak perusahaan-dapat dinikmati semua perusahaan. “Ini otomatis akan dimulai pada bulan April 2009, karena perusahan baru akan mengikuti pembayaran PPh 25 regular pada bulan Maret”, ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dikuranginya jumlah sektor penerima stimulus-yang alokasinya dialihkan ke penghapusan PPh-boleh jadi tidak terlepas dari keluhan Darmin Nasution, Dirjen Pajak. Sebelumnya, Darmin mengaku resah dengan adanya stimulus tersebut. Menurut Darmin, moral aparatnya akan terguncang ketika stimulus yang Rp 12,5 triliun dilaksanakan.

Secara teknis, Darmin menegaskan, pemberian stimulus fiskal PPN DTP tidak bisa dilakukan di lapangan oleh aparat Direktorat Jenderal Pajak. Ia menuturkan, dalam pelaksanaannya, ada peluang bagi aparat pajak untuk “bernegosiasi” dengan pengusaha seputar pemberian PPN DTP tadi, dan itu bisa merugikan negara. “Kalau dipaksakan untuk berjalan, bisa ricuh di lapangan. Aparat saya bisa rusak,” ujar Darmin.

Darmin mengaku keberatan jika pemberian stimulus diiringi dengan batasan-batasan. Tengok saja, misalnya, PPN DTP bahan baku baja diberikan untuk pabrik seng yang produknya dipakai untuk perumahan rakyat. Padahal, aparat pajak susah membedakan, apakah baja itu dibeli untuk pabrik seng atau untuk industri lain.

Menteri Keuangan Sri Mulyani cepat tanggap. Dikurangilah jumlah sektor penerima stimulus itu. Syahdan, langkah Menteri Keuangan itu mengundang kesal seorang pejabat tinggi negara lain yang juga terlibat dalam penyusunan rancangan stimulus tadi.

Para pengusaha juga ikut kecewa. Hidajat Trisaputra, Direktur Eksekutif Indonesia Iron and Steel Industry Association, mengaku tak habis pikir dengan kebijakan pemerintah yang memangkas sejumlah penerima PPN DTP. Menurut Hidajat, kebijakan pemerintah memberikan penghapusan PPh akan menimbulkan dampak yang berbeda dengan pemberian fasilitas PPN DTP.

Stimulus berupa PPN DTP, ujar Hidajat, dapat membantu pemerintah memperkuat cash flow. Sebaliknya, fasilitas PPh tidak berdampak apa-apa. Hidajat pun meminta pemerintah untuk tetap memberikan fasilitas PPN DTP terhadap sektor baja.

JUMLAH STIMULUS BERUBAH-UBAH

Selain sektor penerima PPN DTP yang dikurangi, pemerintah juga mengubah besaran nilai total stimulus yang akan diberikan. Sebelumnya, sudah berkali-kali pemerintah memberikan pernyataan berbeda-beda seputar nilai stimulus itu. Pada pertengahan Desember 2008, Sri Mulyani menyatakan akan memberi stimulus sebesar Rp 12,5 triliun-plus tambahan sebesar Rp 10 triliun. Jumlahnya menjadi Rp 22,5 triliun.

Dua pekan kemudian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan akan memberikan tambahan stimulus senilai Rp 16 triliun hingga Rp 20 triliun. Jadi, total stimulus akan sekitar Rp 38,5 triliun sampai Rp 42,5 triliun.

Pada 4 Januari lalu, Presiden mengatakan lagi kalau tambahan stimulus akan berasal dari sisa lebih anggaran (silpa) 2008 yang mencapai Rp 51,3 triliun. Nilai tambahan stimulus itu ditambah lagi menjadi Rp 37,5 triliun. Dengan tambahan tersebut, total anggaran stimulus fiskal untuk tahun 2009 akan mencapai Rp 50 triliun. “Masyarakat dan dunia usaha sudah happy menyimak rencana kebijakan itu,” kata Ketua Bidang Perdagangan Dalam Negeri Kadin Bambang Soesatyo.

Sayang, pekan silam, angka itu dikoreksi kembali. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, tambahan stimulus hanya akan mencapai Rp 15,2 triliun. Jadi total stimulus mencapai Rp 27,7 triliun.

Ekonom Iman Sugema mengatakan, berubah-ubahnya pengumuman tentang nilai stimulus itu mencerminkan buruknya perencanaan pemerintah. Iman menilai, pemerintah jadi terlihat tidak mengetahui apa yang harus dikerjakan.

Bambang Soesatyo menduga, sikap pemerintah yang plinplan itu terjadi akibat politisasi dari kebijakan stimulus. Masa pemilu yang sudah mendekat, sepertinya, membuat pemerintah selalu terdorong untuk menebar pesona-tapi itu tidak dipersiapkan secara matang. Makanya, muncul kegelian seperti itu. Selain itu, koordinasi di tim ekonomi pemerintah juga dinilai tidak berjalan baik.

Hal senada diungkapkan oleh Sofjan Wanadi, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Sofjan menduga perubahan besaran dan alokasi stimulus fiskal dalam jangka waktu yang relatif pendek ini sangat sarat kepentingan politik. “Banyak janji-janji yang dibuat. Harapan pengusaha pun dibuat menjadi sangat tinggi. Nyatanya, kebijakan itu sulit sekali dipegang, “Mau apa lagi, itu duit dia (pemerintah),” kata Sofjan.

Sofjan menuturkan, pengusaha sudah beberapa kali diberikan harapan kosong. Makanya, kini, mereka tak lagi berharap banyak pada pemerintah. “Tambahan-tambahan (stimulus) yang lain itu kita lupakan saja. Kami sebagai pengusaha sudah tidak mikir dan mengharapkan macam-macam lagi,” katanya. Lalu, apa yang diharapkan Sofjan? “Pokoknya ada kepastian dulu,” katanya.

BISA JADI TIDAK EFEKTIF

Sofjan bukan sedang merajuk. Berubah-ubahnya janji stimulus dari pemerintah itu memang membuat kalkulasi dan rencana program pengusaha terancam kacau.

Apalagi, ya itu tadi, kebijakan stimulus berupa penghapusan PPh juga dinilai tidak akan kelewat efektif. Anwar Nasution, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, mengatakan stimulus semacam itu tidak bermanfaat dan tidak proporsional. Soalnya, kebijakan itu bisa menjadi alasan wajib pajak untuk menghindari kewajiban pajak.

Anwar menegaskan pula, penggunaan keringanan pajak bisa salah sasaran. Apalagi, saat ini masih ada larangan bagi BPK untuk memeriksa penerimaan pajak. Makanya, BPK juga tidak bisa memeriksa efektivitas pemberian stimulus.

Di mata Anwar, yang juga seorang ekonom, Indonesia bukan negara kaya seperti Cina yang memiliki cadangan devisa US $ 2 triliun. Indonesia hanya memiliki cadangan devisa Rp 50 miliar dan anggarannya selalu defisit. Jadi, ia menuturkan, tidak ada kemampuan bagi Indonesia untuk melakukan stimulus fiskal. Anwar menandaskan, pemerintah lebih baik berkonsentrasi untuk menjalankan anggaran secara disiplin dan membuat penyerapan anggaran lebih tepat waktu. “Jangan ditumpuk di akhir anggaran,” katanya.

Ia pun mencontohkan, di tahun 2008, ada sisa anggaran sebesar Rp 51,3 triliun. Kalau saja uang sebesar itu dulu sempat termanfaatkan, tentu efeknya bisa sangat besar.

Rencana Stimulus Versi Terbaru (Mungkin Akan Berubah Lagi)

Tahapan I :

Nilai : Rp 12,5 triliun

Alokasi :

1. Pemberian PPN DTP untuk produk minyak goreng, migas-panas bumi, dan bahan bakar nabati

2. BM DTP untuk 14 produk industri

3. Fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dan 25

Tujuan :

1. Meningkatkan daya beli masyarakat dan daya saing perusahaan

2. Meningkatkan daya beli masyarakat dan daya saing perusahaan

3. Meningkatkan daya beli masyarakat

Tahapan II :

Nilai : Rp 25,5 triliun

Alokasi :

1. Pembangunan infrastruktur, PNPM, KUR

2. Subsidi obat generik, penurunan harga BBM, Subsidi CPO, PPN DTP produk akhir

3. Pengurangan tarif impor, insentif PPh, PPN DTP, diskon tarif listrik industri, penurunan harga solar, pembiayaan ekspor dan jaminan, promosi produk ekspor

Tujuan :

1. Penciptaan lapangan kerja baru dan menumbuhkan UMKM

2. Meningkatkan daya beli masyarakat

3. Meningkatkan daya saing perusahaan

Trust No. 13, Tahun VII, 2009, 4 Februari 2009