JAKARTA: Kalangan DPR menilai langkah pemerintah memperpanjang kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan atau sunset policy hingga akhir Februari 2009 melalui penerbitan perppu, telah mempermainkan mekanisme pembahasan di dewan.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Rama Pratama mengatakan pengajuan perppu tersebut juga menyisakan waktu yang sedikit bagi DPR untuk melakukan pembahasan.

“Ini jadi terkesan mempermainkan mekanisme pembahasan DPR meski itu mungkin tidak diniatkan,” tegasnya menanggapi pengajuan RUU Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 5/2008 tentang Perpanjangan Sunset Policy dalam raker Komisi XI DPR, kemarin.
Dia menuturkan seharusnya sebelum pemerintah membuat perppu perpanjangan sunset policy, terlebih dulu dilakukan evaluasi mengenai efektivitas kebijakan ini.

Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Dradjad H. Wibowo mengancam akan membatalkan sunset policy pada bulan depan karena dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat. “Kemungkinan sunset policy akan ditolak sebelum akhir Februari. Konsekuensinya batal demi hukum.”

Anggota Komisi XI lainnya Rizal Djalil berpendapat seharusnya pemerintah tidak buru-buru mengeluarkan perppu perpanjangan sunset policy.

Pada 30 Desember 2008, pemerintah telah mengeluarkan perppu No. 5/2008 yang mengamendemen Pasal 37A UU KUP tentang Perpanjangan Sunset Policy hingga 28 Februari 2009.

Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan beberapa fakta terkait dengan pentingnya perpanjangan sunset policy.

Naik 3.200%

Pertama, jumlah pendaftar NPWP pada 31 Desember 2008 mengalami peningkatan sangat tajam yaitu lebih dari 3.200% hingga mencapai 163.255.

“Rata-rata pendaftaran NPWP baru selama Januari hingga September 2008 hanya sebesar 4.747 perhari dan sebesar 118.663 per bulan,” ungkapnya.

Sementara itu, lanjutnya, untuk seluruh Desember 2008 jumlah pendaftar NPWP telah mencapai 1.573.995 dan hingga 28 Januari 2008 pendaftar NPWP tercatat masih tinggi yaitu mencapai 745.172 NPWP.

Kedua, lanjut Menkeu, pelaksanaan sunset policy juga telah memberikan kontribusi sebesar 15,2% terhadap surplus penerimaan pajak 2008.

Realisasi penerimaan pajak 2008 tercatat sebesar Rp571,1 triliun atau sekitar 105% di atas target penerimaan pajak dalam APBN 2008 sebesar Rp534,53 triliun. Artinya terdapat surplus penerimaan sebesar Rp36,57 triliun.

Menkeu menuturkan data sampai dengan Desember 2008, surat pemberitahuan (SP) Tahunan PPh dalam rangka sunset policy yang diterima sebanyak 556,194 SP dengan nilai pajak kurang bayar sebesar Rp5,56 triliun.

“Di mana penerimaan SP untuk bulan Desember saja sebanyak 508.465 SP,” jelasnya. (15/16)

Bisnis Indonesia