JAKARTA. Satu lagi langkah terobosan dilakukan Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution dalam mendongkrak kepatuhan wajib pajak (WP).

Dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) No 6/PJ/2009 tertanggal 20 Januari 2009, Darmin mewajibkan tiap wajib pajak (WP) baik badan maupun pribadi untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak kepada kantor pelayanan pajak (KPP) dalam bentuk elektronik alias e-SPT mulai tahun ini. Kewajiban itu tertuang dalam ayat 1 pasal 2 Perdirjen 6/2009 tersebut.


Dalam ayat 2 diatur lebih lanjut mengenai WP yang telah ditetapkan terdaftar di KPP berdasarkan keputusan Dirjen Pajak sebelum terbitnya Perdirjen No 6/2009 ditetapkan. Khusus untuk para WP ini, kewajiban melaporkan e-SPT baru berlaku mulai 1 Juli 2009.

Sedangkan bagi WP yang ditetapkan terdaftar di KPP berdasarkan keputusan Dirjen Pajak yang berlaku setelah berlakunya Perdirjen ini, maka ketentuan ini berlaku terhitung sejak awal bulan ke enam setelah WP ditetapkan.

Adapun SPT yang dimaksud meliputi SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh), SPT PPh, dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dua cara pegiriman SPT

Lebih lanjut, dalam pasal 3 ayat 1 Perdirjen 6/2009 diterangkan penyampaian e-SPT oleh WP kepada KPP tempat WP terdaftar dapat dilakukan oleh dengan dua cara.

Pertama, secara langsung atau melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, dan kurir. E-SPT beserta lampiran-lampirannya dilaporkan menggunakan media elektronik seperti CD, disket, flashdisk, dan lainnya kepada KPP dimana WP terdaftar.

Setelah mengirimkan formulir induk SPT hasil cetak dari e-SPT yang telah ditandatangani dan file data yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lainnya yang wajib dilaporkan, WP akan mengantongi bukti pengiriman surat.

Kedua, melalui e-filling atau cara penyampaikan SPT yang dilakukan secara online yang real time melalui penyedia jasa aplikasi alias application service provider (ASP).

Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi SPT yang akan diberikan secara cuma-cuma oleh Ditjen Pajak kepada WP. “Kalau sudah melaporkan lewat e-SPT, WP tidak perlu lapor lagi,” ujar Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution, akhir pekan lalu.

Terkait ketentuan baru tersebut, Darmin mengaku, instansinya saat ini tengah memperbaiki aplikasi sistem komputer Ditjen Pajak menyusul kian banyaknya jumlah nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang dikantongi Ditjen Pajak. “Jangan sampai ada penumpukkan proses seperti ketika pengurusan NPWP beberapa waktu lalu. Makanya kita perbaiki sistem, termasuk untuk e-SPT ini,” sambungnya.

Menurut Darmin, kalau dibandingkan negara tetangga yang telah maju, Indonesia jauh tertinggal dalam menggunakan e-SPT. Itulah sebabnya Ditjen Pajak mulai tahun ini mendorong agar bisa mengejar ketertinggalan itu. “Kita buat sistemnya agar mereka mudah mengaksesnya. Sehingga, dia untung, kita untung,” imbuh Darmin.

Martina Prianti
Kontan.co.id