suarasurabaya.net| Pegawai Negeri adalah abdi masyarakat jadi kewajibannya melayani masyarakat dengan baik. Jangan katakan suap itu tradisi, karena kalau ini tradisi, kita bisa menjadi bangsa yang jahat.

Dalam KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dijelaskan suap adalah kejahatan. “Jangan katakan suap ini tradisi, karena kalau ini tradisi, kita bisa menjadi bangsa yang jahat,” kata I WAYAN TITIP SULAKSANA Pengamat Hukum Unair pada Suara Surabaya, Kamis (22/01). Masyarakat yang berpikiran pragmatif tidak mau dipersulit dan mau yang instans bisa jadi embrio maraknya suap. Dalam diskusi “Mari Bicara Korupsi” WAYAN TITIP mengatakan kalau bermimpi jadi kaya, jangan pilih menjadi pejabat negara. Sementara BAMBANG DWIRAHARJO dari GPEI mengatakan, suap dalam eksport-import memang benar-benar terjadi. Misalnya dalam pengurusan SIUP dan lainnya, diakui penyebabnya diantaranya karena pengusaha ingin semuanya mudah dan lancar, biasanya pengusaha terjebak memberi uang ‘terimakasih’. Menanggapi uang ‘terimakasih’, WAYAN TITIP tidak setuju. Pegawai Negeri dibayar negara untuk memperlancar perdagangan dan membantu pengusaha, jadi tidak perlu dibiasakan dengan uang ‘terimakasih’.(gk/ipg)