Seiring dengan pesta demokrasi yang akan di mulai pada April tahun ini, banyak iklan-iklan partai partai politik di koran maupun televisi yang beredar tahun lalu yang mencapai dana sampai Rp2,2 triliun. Menurut Direktorat Jenderal Pajak Darmin Nasution, pihaknya akan memeriksa terhadap belanja iklan politik ini dan juga kewajiban pajak bagi para pengiklan yang mengatasnamakan orang pribadi.

“Orang yang pasang iklan ini kalau orang pribadi akan kita cek kewajiban pribadinya. Kok bisa penghasilan sebanyak itu? Penghasilan dia berapa?” ujar Darmin seusai acara sosialisasi sunset policy kepada partai politik di Jakarta Rabu (21/1).

Dengan sosialisasi kepada para anggota partai politik ini menurut Darmin pihaknyadapat bertatap muka dan berkumpul sehingga dapat dengan mudah mensosialisasikan perpajakan. “Sekarang kan kita kumpulkan mereka kita baik-baikin dulu nanti baru kita tanya,* terangnya.
Lebih lanjut Darmin mengatakan, pada dasarnya pemasang iklan di televisi akan dipotong pajaknya di perusahaan televisi bersangkutan sehingga ada mekanisme-mekanisme tersendiri dari perusahaan tersebut. Namun bagi pengiklan yang tidak memiliki NPWP akan lebih mahal biaya yang akan dipungut dan juga ada sanksi yang akan diterima.

Sanksi yang akan di terima menurut Darmin untuk PPh 21 maka sanksinya sebesar 20 %, sementara untuk PPh 23 sanksinya bisa sebesar 100 %. Namun pajak ini tidak langsung akan dipungut kepada pihak yang memasang iklan tetapi akan dikumpulkan dalam data base dari pihak penerbit dan dihitung pada bulan Maret.

“Jadi pajak itu tidak langsung dipungut ke pihak pemasang iklan, tapi nanti bisa kita hitung di Maret dari pihak penerbit iklan (TV). Nah itu nanti dihitung semua di bulan Maret kalau dia ada kelebihan. Jadi kuncinya itu ada di data base, semakin kuat kita data base-nya orang semakin susah lari dari kewajibannya, jadi secara bertahap kita perluas cakupan data kita,” terangnya.

Hingga akhir 2008, Nielsen Company Indonesia mencatat belanja iklan politik dan pemerintah mencapai Rp2,2 triliun atau naik 66 %. Sedangkan pada 2007, hanya mencapai Rp 1,3 triliun. Belanja iklan politik dan pemerintah mendominasi korandan televisi. Tapi, belanja paling besar ada di koran, mencapai Rp 1,3 triliun atau meningkat 73 % dibandingkan tahun 2007 sebanyak Rp 758 miliar.

Sedangkan televisi pada 2008, hanya Rp 862 miliar atau meningkat 58 % dari belanja 2007 sebanyak Rp545 miliar. Riset pada 93 koran menunjukkan iklan kandidat pemerintah daerah menempati posisi teratas pengiklan dengan angka Rp 180 miliar atau naik 181 % dari 2007 sebesar Rp 64 miliar. Bahkan Komisi Pemilihan Umum yang pada 2007 hanya mengiklan Rp 6 miliar, pada 2008 bisa mencapai Rp 96 miliar atau naik 1.500 %.

Sementara itu terkait dengan kewajiban penyumbang dana kampanye sebesar Rp20 juta yapg wajib memiliki NPWP, Darmin mengatakan, angkatersebut sudah di atas Pendapatan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan Rp 15,8 juta.

Darmin mengatakan usulan tersebut telah disampaikan sejak undang-undang pemilu di sahkan sehingga sehingga yang menyumbang Rp. 20 juta untuk pemilu mempunyai NPWP.”Itu bukan pajak parpol tapi itu adalah kewajiban penyumbang untuk memiliki NPWRT ujarnya.

Lebih lanjut Darmin mengatakan cara tersebut dapat membuat para penyumbang lebih terbuka dan trasparan. Namun bukan hanya disitu tetapi juga untuk menghindari nama yang sama sehingga dapat di bedakan walaupun namanya sama. “Kalau hanya pakai nama saja akan banyak sekali orang yang pakai nama yang sama” ungkapnya.

Soal kewajiban penyumbang dana kampanye sebesar Rp 20 juta yang wajib memiliki NPWP, Darmin mengatakan, angkatersebut sudah di atas Pendapatan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan Rp 15,8 juta. Usulan itu, kata Darmin sudah disampaikan begitu undang-undang terkait Pemilu disahkan.

Sehingga nantinya data yang telah masuk ke komisi pemilihan umum akan menjadi dasar bagi Dirjen Pajak di dalam mengejar wajib pajaknya. Sehingga ada kerjasama dari KPU maupun pemerintah, itu yang kita harapkan ada follow up dengan KPU”, tegasnya.

Penggalaan sunset Policy oleh pemerintah di perpanjang sampai Februari nanti menurut Darmin yang membuat penunggak kewajiban pajak mempunyai waktu yahg lebih lama sampai sunset policy berakhir.

Harian Ekonomi Neraca, 22 Januari 2009