Dari sebuah Forum Diskusi

Kepemilikan NPWP berkaitan dengan penyerahan laporan SPT Tahunan Pajak ke kantor Pajak. Setiap pemilik NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) wajib menyerahkan SPT Tahunan pajaknya sekali setiap tahun seumur hidup.

Menurut Ditjen Pajak, yg mengacu kepada statisik BPS tahun 2007, diperkirakan terdapat 220.000 perusahaan (Wajib Pajak Badan, WPB) yg mempekerjakan sekitar 13,1 juta wajib pajak orang pribadi potensial. Sedangkan jumlah NPWP yg disasar Ditjen Pajak adalah sekitar 10 juta buah. Andaikata target 10 juta NPWP bisa dicapai dalam waktu singkat, maka kantor pajak akan segera menerima 10 juta SPT Tahunan setiap tahunnya. Jumlah tsb akan terus bertambah seiring bertambahnya Wajib Pajak (WP) baru.
Tentu diperlukan sangat banyak pegawai Ditjen Pajak utk memeroses 10 jutaan SPT Tahunan secara manual, karena SPT Tahunan WPOP masih dilaporkan dan diproses secara manual. Jumlah pengawai Ditjen Pajak yg dibutuhkan akan bertambah banyak lagi, karena selain SPT tahunan WPOP yg sekali setahun, pelaporan SPT Pajak dari 220.000 perusahaan tidak hanya dilakukan setiap awal tahun tetapi juga setiap bulan. Semuanya tentu hrs dibiayai dari uang pajak yg dikumpulkan dgn susah payah. Bayangkan, berapa banyak uang pajak yg tersedot utk membiayai pengumpulan pajak itu sendiri.

Pertanyaannya, bagaimana sebaiknya pemerintah kita mengawasi WP dan mengelola pelaporannya (SPT Tahunan) secara efektif dan efisien?

Memilih utk meningkatkan jumlah pegawai pajak, seiring dgn meningkatnya jumlah SPT Tahunan, tentu bukan hal yg bijak. Penggunaan teknologi informasi (TI) utk pelaporan pajak masih dalam tahap awal sekali. Dilain sisi masyarakat kita masih jauh dari melek, apalagi menguasai teknologi informasi (TI). Jaringan infrastruktur TI-nya pun belum terbangun secara luas dan merata. Dgn kondisi sekarang pemerintah memerlukan biaya yg sangat besar utk mengawasi WP dan memeroses SPT Tahunannya.

Kita jangan lupa, bahwa pemegang NPWP juga mengeluarkan banyak waktu, tenaga, pikiran dan biaya dalam menjalankan proses pengisian dan pelaporan SPT Tahunannya.

Memberi prioritas pengawasan kepada salah satu WP saja, dgn mengabaikan yg lain, mungkin juga kurang bijak. Lalu pertanyaannya, adakah cara lain yg efektif dan efisien dalam mengelola sistem pelaporan SPT Tahunan Pajak WPB dan WPOP kita?

Mari kita coba bahas dengan melihat pengalaman negara2 lain. Di internet banyak kita temui informasi tentang bagaimana negara2 lain me-manage sistem perpajakannya, dalam hal ini Pajak Penghasilan (PPh). Terutama kita simak negara-negara industri maju yg pembiayaan negaranya benar2 bertumpu pada pemasukan pajak. Saya mengambil contoh negara Jerman.

Negara Jerman adalah negara yg sangat mengandalkan pembiayaan negaranya dari pajak, karena mereka hanya memiliki sedikit sekali sumber daya alam. Mereka sudah mengenal Undang2 PPh sejak tahun 1934. Jumlah WPOP-nya beberapa kali lipat dari WPOP Indonesia. Setiap orang Jerman yg bekerja di satu perusahaan diwajibkan menyerahkan satu kartu pajak penghasilannya (KPPh) sebelum mulai bekerja di perusahaan tsb. Setiap pekerja memiliki “kelas” (tingkat) KPPh tersendiri, tergantung dari data ybs, apakah ybs sdh berkeluarga atau belum, sdh mempunyai anak atau belum, suami-isteri bekerja atau salah satunya saja. Setiap pekerja wajib, dan utk kepentingannya sendiri, melaporkan perubahahan data keluarganya ke kantor pajak. Untuk mendapatkan KPPh pertama kali, calon pekerja harus mengajukan permohonan ke kantor pajak. Selanjutnya KPPh tsb dikirim setiap tahun oleh kantor pajak kepada pekerja. (Catatan: mulai th 2009, Jerman menggunakan KPPh elektronis, dimana setiap pekerja mendapat tax identification number). Bagaimana kalau pekerja mau bekerja sampingan atau bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja? Pekerja cukup mengajukan permohonan KPPh baru. Kelas KPPh yg baru tsb (utk pemberi kerja yg lain) otomatis mempunyai kelas pajak yg lebih tinggi. Kemudian, perusahaan berkewajiban memotong PPh pekerja ybs dan menyetorkannya kekantor pajak.

Pertanyaannya, apakah WPOP Jerman harus melaporkan SPT Tahunan. Jawabannya, TIDAK. Bagaimana bisa begitu? Karena pemerintahnya mengontrol perusahaan (WPB) dengan ketat. Adalah kepentingan WPB utk melaporkan setiap pekerjanya dan potongan PPh pekerjanya ke pemerintah, karena selain keterkaitan dengan PPh badan, juga dengan bermacam kewajiban perusahaan dan pekerja, misalnya asuransi jaminan sosial, termasuk pensiun, asuransi kesehatan dll.

Apakah kita perlu menyontoh mereka? Sy kira jawabannya adalah pertanyaan berikut:

Manakah yg lebih efektif mengawasi 220.000 perusahaan (WPB) atau 10 juta WPOP?

Apakah hal ini perlu menjadi pemikiran kita, pemerintah atau anggota DPR?

Detik Forum