Oleh: Haryo Dewanto

Anda masih ingat dengan mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo. Ia pernah mengatakan, meski pemerintah telah menyusun beberapa program untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, namun sampai saat ini penarikan pajak belum bisa optimal. Menurutnya, disebabkan dua hal, yaitu tidak adanya akses transaksi keuangan secara jelas dan belum berperannya fungsi koordinasi antar departemen.

Sesuai undang undang, pemerintah memang diberikan kewenangan memaksa warga negara untuk membayar pajak, kata anggota Komisi Keuangan DPR Drajad Wibowo. Pemerintah memang merencanakan pajak sebagai penerimaan utama negara, setiap orang berpenghasilan minimal Rp 1,5 juta wajib memiliki NPWP. Untuk itu, perusahaan diminta memotong gaji karyawan sebesar nilai pajak dan dendanya jika tak memiliki NPWP. Sedangkan akhir tahun dan awal Pebruari tahun depan pemerintah mewajibkan setiap warga negara harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak alias NPWP. Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution saat ini, berjanji akan menindak warga yang tak membayar pajak dan tidak memiliki NPWP sampai akhir tahun 2009 .

Sementara pengusaha Mochtar Riady mengatakan, selama ini pemerintah masih dianggap sebagai rekanan istimewa dari kalangan pengusaha. Bagaimana tidak, ketika kalangan pengusaha mendapatkan keuntungan dari usahanya, pemerintah tidak luput untuk mendapatkan bagiannya lewat pajak. Namun, ketika pengusaha rugi, maka itu harus ditanggung oleh pengusaha itu sendiri. Dia mencontohkan, bagaimana pemerintah Singapura melindungi pengusahanya lewat pengembalian pajak. Dua tahun lalu, Singapura telah memprediksi akan ada kemunduran ekonomi. Maka itu, pajak yang telah disetor oleh pengusaha dikembalikan lagi untuk mengatasi kesulitan.

Lalu bagaimana di Indonesia, apakah SUNSET POLICY 2008 yang di kampanyekan saat ini efektif?.

Kalau saya berpendapat SUNSET POLICY 2008 saat ini sangatlah mengena atau efektif di masyarakat, namun bagaimana masyarakat berniat atau tergugahkah untuk melaksanakannya dengan membayar pajak.

Karena masyarakat bisa menyaksikan bagaimana peran pemerintah dalam mengelola setoran pajak dari masyarakat atau pengusaha. Penggunaan uang negara hanya dibuat korupsi dan menggaji para pejabat yang terlampau besar, sementara pelayanan dan fasilitas publik sangat jelek. Dimana kita sedang dilanda krisis ekonomi perbaikan Gedung MPR/DPR terus dilanjutkan, Hal ini membuat dilema bagi pemerintah dalam menarik pajak, apa masyarakat rela uangnya diambil namun keperuntukkannya tidak jelas.

Semestinya sebagai rasa tanggung jawab pemerintah membenahi dulu segala sektor publik, agar masyarakat lebih bisa percaya. Mungkin kita bisa pelajari seperti pemilihan Presiden Obama dengan sumbangan mulai dari 20 sen saja namun bisa mendapatkan jutaan dolar. Ini merupakan kepercayaan warga bukan pemaksaan dan lucunya di Indonesia pemaksaan penarikan pajak karena untuk mengejar target kerja saja agar jabataanya tersanjung. Tetapi apa penah ada mendengar Mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo dan Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution dan jajarannya berpromosi sudah memiliki NPWP?

Saya bukan mendukung Bpk Mochtar Riady, bukan hanya di Singapura dan banyak negara lainnya, penarikan pajak pada masyarakat atau pada pengusaha, pemerintah pasti akan memberi sesuatu kemudahan. Misalnya urus KTP gratis, biaya kesehatan murah pada rumah sakit pemeritah, diskon pendidikan, dan lain-lainya. Jadi utamakan dulu sarana dan prasarana publik yang selalu banyak dibutuhkan orang, bukan biaya fiskal perjalan keluar negeri yang diutamakan sebagai pancingan.

“Bapak pajak” bisa merasakan dan melihat bahwa masyarakat bukan tidak mau membayar pajak, namun ada hal yang lebih penting dalam pembiayaan kehidupannya. Misalnya masyarakat yang berpenghasilan kena pajak (Rp 2 juta per bulan), ia lebih mementingkan biaya untuk keluarga ketimbang bayar pajak. Karena jauh jauh mereka kerja ke Jakarta namun uangnya disetorkan ke pemerintah. Mestinya berilah kemudahan dulu kepada pemberi pajak, tapi apakah itu mungkin, jangankan orang kecil yang harus bayar pajak, pengusaha aja tidak diberi kemudahan saat krisi saat ini.

Untuk membangun Indonesia memang perlu pengorbanan, namun jangan rakyatnya jadi korban. Contoh pembangunan di Jakarta yang menurut saya paling aneh. Dari zaman dulu pembangunan kota Jakarta itu semakin lebar dan luas. Tapi sejak tahun 2000, jalur transportasi semakin sempit karena di bangun jalan tol dan jalur busway akibatnya macet di mana-nama. Fasilitas publik hilang, seperti lapangan, taman dll. Akhirnya siapa yang di korbankan dengan kebijakan yang tidak jelas tersebut.

Peningkatan pendapatan negara mungkin tidak hanya lewat pajak, misalnya dengan Jamsostek atau wajib asuransi. Dari pada peruntukannya saat ini tak jelas, coba pemerintah membuat rumah sakit atau sarana pendidikan untuk para pekerja yang memegang kartu Jamsostek. Siapa yang ikut Jamsostek mendapat diskon, pasti ini lebih menarik dan usaha-usaha seperti itu berjalan terus karena kebutuhan manusia. Dan untuk itu saya cuma mengingatkan, bulan ini, Desember, bagi Anda yang berpenghasilan terkena pajak harap mengisi Formulir 1770 dan Februari 2009 adalah batas masa akhir pembayaran pajak dengan SUNSET Policy.