“Sunset Policy” Hasilkan Rp 5,56 Triliun

Jakarta, Kompas – Program sunset policy atau pengampunan sanksi pajak berupa denda telah menambah penerimaan pajak Rp 5,56 triliun, selama tahun 2008. Ini berasal dari wajib pajak yang mengaku kesalahannya dalam melaporkan penerimaan kena pajaknya selama tahun 2007.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, kamis (29/1).

Sunset policy mulai berlaku 1 Januari 2008 hingga 31 Desember 2008, tetapi pemerintah menambah batas waktunya menjadi 28 Februari 2009. Fasilitas sunset policy ini hanya dapat dimanfaatkan jika wajib pajak melaporkan penerimaan yang belum disebutkan pada saat membayar pajak tahun 2007. Oleh karenanya, mereka harus mengoreksi surat pemberitahuan pajak (SPT) tahun 2007. Laporan wajib pajak ini akan menambah penerimaan pajak.

 

Pajak untuk Iptek

Merupakan hal yang lazim bagi negara-negara maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk memberikan perangsang atau insentif kepada industri yang menyisihkan sebagian penghasilannya guna membiayai kegiatan penelitian, baik fiskal maupun nonfiskal.

Insentif itu terkait fiskal dan nonfiskal bagi industri yang bersedia menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membiayai penelitian.

”Revenue forgone”?

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi menegaskan, badan usaha yang mengalokasikan sebagian pendapatan untuk peningkatan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi dapat diberikan insentif dalam bentuk insentif perpajakan, kepabeanan, dan/atau bantuan teknis penelitian dan pengembangan.

Namun, otoritas pajak masih berkeberatan untuk menerapkannya karena amat khawatir akan menyebabkan tidak tercapainya target pendapatan negara melalui pajak pada tahun yang bersangkutan, yang mereka sebut sebagai revenue forgone.

Benarkah negara akan kehilangan penghasilannya karena digunakan untuk membiayai iptek?

 

Menakar efektivitas stimulus pajak

Bisnis Indonesia, 24 Januari 2009

Kebijakan penetapan tarif pajak lebih rendah atau tinggi dan pemberian stimulus pajak tidak dapat digunakan untuk mendorong perusahaan memanfaatkan utang (atau modal saham) sebagai sumber pendanaan investasinya di Indonesia.

Belum hasilkan berdampak pada pertumbuhan industri

Demikian salah satu implikasi dari temuan penelitian tentang pengaruh faktor pajak pada keputusan pendanaan jangka panjang perusahaan publik di Thailand, Korea Selatan dan Indonesia.

Penelitian dilakukan oleh Pahala Nainggolan atas 329 perusahaan publik di Indonesia berdasarkan data panel tahun 2000-2005 dalam rangka penyusunan disertasi program doktor FE UI.

Penelitian bertitik tolak pada pemikiran sistem klasikal Pajak Penghasilan (PPh) Indonesia memperlakukan diskriminatif antara bunga utang (cost of loan capital) dan dividen dari modal saham (cost of equity capital).

 

Pengisian SPT Tahun 2008: Wajib Pajak Diwajibkan Setor SPT Via Elektronik

JAKARTA. Satu lagi langkah terobosan dilakukan Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution dalam mendongkrak kepatuhan wajib pajak (WP).

Dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) No 6/PJ/2009 tertanggal 20 Januari 2009, Darmin mewajibkan tiap wajib pajak (WP) baik badan maupun pribadi untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak kepada kantor pelayanan pajak (KPP) dalam bentuk elektronik alias e-SPT mulai tahun ini. Kewajiban itu tertuang dalam ayat 1 pasal 2 Perdirjen 6/2009 tersebut.

 

Uang Tips, Uang Khianat

Disusun oleh Muhammad Abduh Tuasikal, ST

Ada cerita: Seorang pekerja yang bekerja di sebuah tempat servis motor. Setiap bulan memang dia sudah mendapat gaji dari majikannya. Dan mungkin ada beberapa tunjangan lagi yang dia peroleh. Namun suatu saat menservis motor, pelanggan seperti biasa membayar biaya servis kepada majikannya. Kemudian pelanggan tadi menemui pekerja tadi dan memberinya uang tambahan (alias uang tips).

Demikian ceritanya. Apakah memang uang tambahan atau uang tips seperti ini boleh diambil? Apakah termasuk uang halal? Atau malah uang khianat?

Itulah yang akan kami bahas pada posting kali ini. Semoga Allah selalu memudahkan urusan hamba-Nya dalam kebaikan.

 

Sensasi Buah Berry, Minuman Segar Penghapus Dahaga

Sensasi Buah Berry, Minuman Segar Penghapus Dahaga

suarasurabaya.net| Beragam sensasi minuman mungkin sudah pernah Anda rasakan. Tapi minuman segar yang diracik dengan cara berbeda, tentu memberikan rasa yang berbeda pula.

Seperti halnya minuman Beryy Mojito dan Berry Daiquiris yang disajikan bagi para tamu di Kawi Lounge Hotel Sheraton Surabaya. Rasanya, segar dengan tambahan jus jeruk nipis dan sensasi dari buah berry.

Menurut AGUS NARIDT bartender Kawi Lounge, minuman tersebut mengadopsi minuman ala western yang memang dikenal dengan buah berinya. Namun bukan berarti di sini tidak bisa membuat minuman yang sama karena buah beri impor bisa diperoleh di supermarket tertentu yang ada di Surabaya.

 

Jangan Katakan Suap Itu Tradisi tapi Kejahatan

suarasurabaya.net| Pegawai Negeri adalah abdi masyarakat jadi kewajibannya melayani masyarakat dengan baik. Jangan katakan suap itu tradisi, karena kalau ini tradisi, kita bisa menjadi bangsa yang jahat.

Dalam KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dijelaskan suap adalah kejahatan. “Jangan katakan suap ini tradisi, karena kalau ini tradisi, kita bisa menjadi bangsa yang jahat,” kata I WAYAN TITIP SULAKSANA Pengamat Hukum Unair pada Suara Surabaya, Kamis (22/01).

 

Stimulus Pajak Tidak Efektif

JAKARTA — Kalangan pengusaha menilai stimulus fiskal berupa pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 25 tidak akan efektif menyelamatkan perusahaan padat karya dari gempuran krisis ekonomi.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah mencari formula stimulus fiskal baru yang mampu menyelamatkan perusahaan dari pemutusan hubungan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Demikian salah satu kesimpulan rapat pemerintah yang diwakili para Deputi Menteri Koordinator Perekonomian, Kadin, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia di kantor Kementerian Perekonomian kemarin.

 

Anda Calon Legislatif, Segera Bereskan NPWP

Seiring dengan pesta demokrasi yang akan di mulai pada April tahun ini, banyak iklan-iklan partai partai politik di koran maupun televisi yang beredar tahun lalu yang mencapai dana sampai Rp2,2 triliun. Menurut Direktorat Jenderal Pajak Darmin Nasution, pihaknya akan memeriksa terhadap belanja iklan politik ini dan juga kewajiban pajak bagi para pengiklan yang mengatasnamakan orang pribadi.

“Orang yang pasang iklan ini kalau orang pribadi akan kita cek kewajiban pribadinya. Kok bisa penghasilan sebanyak itu? Penghasilan dia berapa?” ujar Darmin seusai acara sosialisasi sunset policy kepada partai politik di Jakarta Rabu (21/1).

Dengan sosialisasi kepada para anggota partai politik ini menurut Darmin pihaknyadapat bertatap muka dan berkumpul sehingga dapat dengan mudah mensosialisasikan perpajakan. “Sekarang kan kita kumpulkan mereka kita baik-baikin dulu nanti baru kita tanya,* terangnya.

 

Biaya Jabatan dan Pensiun untuk Pengurang Pajak Kini Lebih Besar

JAKARTA. Ada kabar baik bagi Anda yang telah menyandang status pegawai tetap atau pensiunan. Pemerintah memberikan insentif pajak baru. Bentuknya, biaya pengurang penghasilan yang kini lebih besar.

Insentif ini muncul lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 250/PMK.03/2008 mengenai Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan. PMK ini adalah amanat Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) yang baru.

 

Habbatus Sauda & Madu Obat Herbal Alami Kualitas No.1

“Gunakanlah habbatussauda karena di dalamnya terdapat obat untuk segala macam penyakit, kecuali maut” (HR. Bukhori Muslim).

“Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, didalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan”( An-Nahl : 69 )

Jika Anda, keluarga, saudara dekat dan jauh, tetangga, guru, atau sahabat Anda memiliki penyakit yang ingin disembuhkan, mengapa tidak mencoba saran Rasulullah SAW dan petunjuk dari Al-Quran di atas?

 

Ditjen Pajak dapat penghargaan MURI

JAKARTA (Bisnis.com): Museum Rekor Indonesia (MURI) memberikan penghargaan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas rekor pendaftaran NPWP baru terbanyak.

Selain itu, penghargaan MURI juga diberikan atas prestasi Ditjen Pajak yakni pendaftaran NPWP baru terbanyak dalam satu hari.

Berdasarkan data Ditjen Pajak, pendaftaran NPWP baru terbanyak di seluruh Indonesia mencapai 3,545,076 NPWP pada 2008 dan pendaftaran NPWP baru terbanyak pada satu hari di seluruh Indonesia 163,255 NPWP pada Rabu 31 Desember 2008.

 

Penumpang LN Gunakan NPWP Palsu

MEDAN (SINDO) – Lima hari pemberlakuan fiskal luar negeri (FLN) di Bandara Polonia, Medan, diwarnai terungkapnya seorang penumpang yang menggunakan nomor pokok wajib pajak (NPWP) palsu.

Kepala Unit Fiskal Polonia Kantor Wilayah Pajak Sumatera Utara (Sumut) Mulyanto menyatakan,pemilik NPWP palsu itu berinisial R, 40, warga Kompleks Perumahan Cemara Asri Medan. Kantor Pajak menunda memberi tindakan tegas kepada yang bersangkutan karena memiliki urusan penting ke luar negeri.

 

“Behind the Scene” (4): Habibie, Presiden Pintar yang Tidak Pernah Mau Kalah

Dari Kompas.com
Judul Buku: “Dari Soekarno Sampai SBY: Intrik dan Lobi Politik Para Penguasa”
Karya Prof. Dr. Tjipta Lesmana, MA

Meski sekian lama menjadi bagian dari masa Pemerintahan Soeharto dan menganggap Soeharto adalah guru sekaligus bapaknya, gaya kepemimpinan Habibie jauh bertolak belakang dengan orang yang dihormatinya itu. Muladi, mantan Menteri Kehakiman di era Orde Baru, menuturkan, sidang kabinet yang dipimpin Soeharto selalu berlangsung dalam suasana mencekam. Para menteri takut angkat tangan mengajukan diri untuk bicara. Sementara itu, di zaman Habibie, para menteri justru berebut mengacungkan jari. Muladi menggambarkan, susana sidang kabinet seperti sebuah seminar: riuh, panas, kadang gebrak-gebrak meja seperti mau berkelahi.

Habibie sendiri yang merangsang suasana seperti itu karena dia memang senang berdebat. Semakin didebat, ia semakin bersemangat. Karena semua menteri boleh bicara dan perdebatan dibuka seluas-luasnya sebelum diambil keputusan, sidang kabinet bisa berlangsung sampai larut malam.

 

“Behind the Scene” (3): Gus Dur Menggebrak Meja Hingga Meraung-raung

Dari Kompas.com
Judul Buku: “Dari Soekarno Sampai SBY: Intrik dan Lobi Politik Para Penguasa”
Karya Prof. Dr. Tjipta Lesmana, MA

Abdurrahman Wahid alias Gus Dur adalah Presiden Indonesia keempat. Masa kepemimpinannya tidak lama, hanya 21 bulan (20 Oktober 1999-23 Juli 2001). Ia dilengserkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dipimpin Amies Rais dan digantikan Megawati Soekarnoputri.

Meski rentang kepemimpinannya paling singkat dalam sejarah Indonesia, sepak terjangnya banyak menuai kontroversi. Manuver-manuvernya sulit dipahami. Gayanya yang ceplas-ceplos menjadi bumerang bagi dirinya sendiri.

Tjipta menyebut dalam bukunya Dari Soekarno sampai SBY: Intrik dan Lobi Politik Para Penguasa, Gus Dur tidak bisa memisahkan statusnya sebagai kiai dan Presiden Republik Indonesia. Statusnya sebagai kiai bahkan kerap lebih menonjol daripada sebagai Kepala Negara. Akibatnya, komunikasi politik Gus Dur kacau. Sebagai kiai Gus Dur adalah sosok yang terbuka terhadap siapa saja, termasuk terbuka terhadap segala informasi yang dibisikan kepadanya. Celakanya, Gus Dur sering percaya begitu saja pada bisik-bisik orang tanpa pernah lagi mengeceknya. Gara-gara bisik-bisik ini pula ada orang kehilangan kesempatan emasnya berkarier di luar negeri.